Yang terjadi

Pada 1 Juli 2026, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Amerika Serikat (OFAC) di bawah Departemen Keuangan memperbarui daftar sanksinya terhadap ISIS-K — cabang ISIS yang beroperasi di Afghanistan dan Pakistan. Pembaruan ini menambahkan 134 identitas dompet kripto ke daftar hitam: 131 alamat di jaringan TRON, dan 3 alamat Monero.

Begitu daftar itu resmi diumumkan, Tether — penerbit stablecoin USDT — langsung bergerak. Seluruh saldo USDT di ke-131 alamat TRON tersebut dibekukan dalam hitungan jam.

Kelihatannya seperti berita rutin soal penegakan sanksi. Tapi di baliknya, kejadian ini membuka satu pertanyaan besar yang jarang dipikirkan orang saat memakai kripto sehari-hari: siapa yang sebenarnya memegang kendali atas uang digital yang kita pakai?

Menelusuri jejak dananya

Menurut analisis on-chain dari perusahaan intelijen blockchain Chainalysis, ke-131 alamat TRON yang dibekukan itu bukan alamat sembarangan. Sejak 2023, alamat-alamat tersebut telah menerima lebih dari 1,4 juta dolar AS dan mengirim keluar lebih dari 880 ribu dolar AS. Beberapa di antaranya bahkan tercatat pernah berinteraksi dengan layanan kripto arus utama, dan sempat mengirim dana ke penukar kripto berbasis Suriah.

Dari mana asal dananya? Diduga sebagian besar berasal dari kampanye donasi daring yang dijalankan sayap media ISIS-K, al-Azaim Media Foundation, yang secara aktif meminta donasi kripto lewat situs web dan platform pesan — memanfaatkan TRON, Bitcoin, dan Monero sebagai tiga jalur pengumpulan dana yang berbeda karakteristik.

Kenapa hanya TRON yang bisa dibekukan, tapi Monero tidak?

Ini bagian paling menarik secara teknis dari keseluruhan cerita.

USDT di jaringan TRON pada dasarnya berperilaku seperti rekening bank digital. Tether, sebagai penerbit token, punya kemampuan untuk memblokir alamat tertentu langsung di level kontrak pintar (smart contract) — begitu sebuah alamat masuk daftar hitam, token di dalamnya tidak bisa dipindahkan lagi, meskipun dompetnya tetap terlihat di blockchain seperti biasa.

Monero adalah cerita yang sama sekali berbeda. Arsitekturnya dirancang khusus untuk menyembunyikan identitas pengirim, penerima, bahkan jumlah transaksi. Tidak ada penerbit terpusat yang bisa "menekan tombol freeze". Akibatnya, meskipun OFAC mencantumkan 3 alamat Monero dalam daftar sanksinya, itu murni bersifat administratif — secara teknis tidak ada mekanisme apa pun yang bisa benar-benar membekukan dana di dalamnya.

Kontras ini menjadi inti dari keseluruhan cerita: sebagian rel pembayaran kripto bisa "diawasi sheriff", sebagian lainnya tidak.

Bukan kejadian pertama — dan skalanya terus membesar

Tether ternyata sudah punya unit khusus untuk menangani kasus semacam ini. T3 Financial Crime Unit, yang dibentuk bersama TRON dan perusahaan intelijen TRM Labs sejak 2024, telah membekukan lebih dari 450 juta dolar AS aset yang diduga hasil kejahatan.

Skala totalnya bahkan lebih besar. Sepanjang 2025 saja, Tether tercatat memblokir 4.163 alamat dan membekukan aset senilai 1,26 miliar dolar AS di jaringan Ethereum dan TRON gabungan. Kasus ISIS-K ini hanyalah entri terbaru dari daftar panjang yang terus bertambah.

Menariknya, hanya beberapa hari sebelum kasus ini mencuat, ada perkembangan hukum lain yang lebih besar nilainya: korban dengan putusan pengadilan terkait terorisme di Amerika Serikat mengajukan permohonan ke pengadilan New York agar Tether menyerahkan lebih dari 344 juta USDT yang dibekukan di dua dompet TRON yang terhubung dengan IRGC Iran. Kasus ini membuka babak hukum baru: apakah dana kripto yang sudah dibekukan bisa benar-benar dipindahkan untuk membayar ganti rugi ke pihak yang menang gugatan.

Implikasi yang lebih besar dari sekadar satu kasus

Poin krusialnya begini: karena USDT diterbitkan secara terpusat oleh satu perusahaan, perusahaan itu punya kemampuan untuk membekukan dana siapa pun, kapan pun, atas permintaan regulator — tanpa perlu melalui bank atau proses hukum tradisional yang biasanya berlapis.

Ini kontras tajam dengan gagasan awal yang melekat pada dunia kripto: uang digital yang terdesentralisasi, tidak bisa disensor siapa pun. Kenyataannya, stablecoin seperti USDT justru menjadi salah satu instrumen finansial yang paling mudah dihentikan, justru karena sifatnya yang terpusat pada satu penerbit.

Ada konsekuensi lanjutan yang cukup logis dari sini: semakin sering pembekuan semacam ini terjadi, pelaku yang mencari cara menghindari deteksi akan semakin terdorong berpindah ke rute yang lebih sulit dilacak — koin privasi seperti Monero, atau exchange yang tidak patuh terhadap regulasi internasional. Dengan kata lain, penegakan hukum yang makin ketat di satu sisi bisa mendorong migrasi dana ilegal ke sisi lain yang justru lebih gelap dan lebih sulit dipantau.

Yang perlu diingat

Kasus ini bukan berarti jaringan TRON itu sendiri "disanksi" — yang diblokir murni 131 alamat spesifik, bukan seluruh jaringannya. Tapi kasus ini adalah pengingat konkret bahwa siapa pun yang menyimpan atau bertransaksi dengan stablecoin sentralisasi seperti USDT sebenarnya beroperasi di atas infrastruktur yang, pada akhirnya, tunduk pada keputusan satu perusahaan dan tekanan regulator negara tertentu.

Uang digital yang paling likuid dan paling mudah dipakai sehari-hari, ternyata juga yang paling mudah dihentikan.

Catatan: Artikel ini disusun berdasarkan laporan Chainalysis, data resmi OFAC per 1 Juli 2026, dan liputan sejumlah media kripto untuk tujuan edukasi dan informasi umum.